Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Fathan Putra Mardela, menyatakan, “Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah pembangunan yang tegas, terukur, dan berbasis hasil.”
Menurut Fathan, MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan strategi ekonomi dengan efek berganda. Pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM lokal, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak. Program ini membuka ruang baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal, dengan koperasi, BUMDes, dan kelompok tani sebagai penyedia utama bahan pangan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar MBG tidak berhenti di tataran seremonial. Akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik perlu diawasi secara transparan dan digital untuk mencegah kebocoran anggaran.
Selain itu, Fathan mengapresiasi upaya pemerintah memberantas korupsi. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan (good governance) dan memastikan anggaran publik tidak bocor, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, ia mengingatkan pemberantasan korupsi harus bersifat transparan, tidak selektif, dan memberikan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik.
“MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi menjaga arah pembangunan tetap lurus. Tanpa pengawasan publik yang kuat, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya,” ujar Fathan.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah anak yang mendapat makanan bergizi, tetapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan. Sinergi antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola bersih diyakini menjadi fondasi kuat menuju kemandirian dan keadilan sosial di Indonesia.